Langsung ke konten utama

Pembahasan Reviu HPS Bersama Dinas PUPR

A
Admin Inspektorat
28 Mar 2023 06:361 menit bacaSumber: legacy-cms
Pembahasan Reviu HPS Bersama Dinas PUPR

Selasa 28 Maret 2023, bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong diadakan Pembahasan Reviu HPS Bersama Dinas PUPR Kab. Tabalong. 

TIm Reviu HPS Inspektorat Daerah menjelaskan 'Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah  satu  tahapan yang paling  krusial bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah  penyusunan  Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan  menentukan  proses penawaran oleh penyedia barang dan  jasa.

Apabila HPS yang ditetapkan terlalu rendah, akan semakin besar kemungkinan  pengadaan mengalami kegagalan  karena  semua penawaran  penyedia berada di atas HPS atau  bahkan  tidak ada penyedia barang dan jasa yang berminat untuk mengikuti lelang pengadaan tersebut karena dianggap harga yang ditawarkan  tidak atau hanya sedikit memberikan  keuntungan bagi mereka, Namun apabila HPS yang ditetapkan terlalu tinggi akan menimbulkan potensi adanya kerugian negara yang berupa tuduhan adanya penggelembungan harga atau mark up dan dianggap telah terjadi persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang apabila HPS yang ditetapkan melebihi harga pasar tanpa ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu HPS yang terlalu tinggi dapat  berpotensi menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat karena penyedia akan berusaha memenangkan dengan harga penawaran yang serendah-rendahnya kurang dari 80% dibandingkan HPS sehingga pejabat pengadaan perlu melakukan evaluasi kewajaran harga."

 

 

Bagikan

Trending

Berita Terpopuler

Yang paling banyak dibaca pembaca akhir-akhir ini

Lihat Semua
  1. 01
    Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Resiko
    Umum·2 tahun yang lalu

    Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Resiko

  2. 02
    Entry Meeting "Pelaksanaan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan"
    Umum·3 tahun yang lalu

    Entry Meeting "Pelaksanaan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan"

  3. 03
    Rapat Koordinasi Pembahasan RKA Clearance
    Umum·1 tahun yang lalu

    Rapat Koordinasi Pembahasan RKA Clearance

  4. 04
    Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah
    Umum·3 tahun yang lalu

    Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah

  5. 05
    Inspektorat Luncurkan Inovasi "Sistem Layanan Keterangan Bebas Temuan (SILAKAN BETAMUAN)"
    Umum·3 tahun yang lalu

    Inspektorat Luncurkan Inovasi "Sistem Layanan Keterangan Bebas Temuan (SILAKAN BETAMUAN)"